THE COMMUNITY PERCEPTION ON THE PERFORMANCE OF THE REGIONAL POLICE PERFORMANCE IN IMPLEMENTING PRE-EMTIVE FUNCTION, PREVENTIVE, REPRESIVE TO RELEASE THE POLICE IMAGES OF CORRUPTION, COLLUSION, AND NEPOTISM

  • Andreas Andrie Djatmiko STKIP PGRI Tulungagung
Keywords: Community Perception, Police Performance, Police Image

Abstract

The main and general obligated tasks of the National Police contained in Article 13 letter (c) of Law number 2 of 2002 are providing protection and service to the public. All Police in various countries carry out the main functions;pre-emptive, repressive, and preventive which are regulated in statutory regulations that are set out in the objectives, main tasks, duties, authority and responsibilities of the relevant Police. The evaluation of the performance of the Police as a public organization is absolutely required to elevate the quality of public service. The community as part of the stakeholders of this organization has a hand in providing an assessment of the Police Public performance.The performance evaluation of the Police is intended as an effort to prioritize aspects of objectivity. Public perception of the Police can also be influenced by the performance of the Police. Communities as recipients of services provided by the Police have the way of their own assessment. Referring to the previous backgrounds. It was important to conduct a study onĀ  what the community's perception on the performance of the Tulungagung Policem (Polres) in carrying out the pre-emptive,preventive and repressive functions of the Police to create image of Police from free from a corruption, collusion, and nepotism. The method used an empirical or non-doctrinal juridical method. The approach used a non-positivistic approach. Data were qualitatively analyzed.

References

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum,Bandar Lampung, Universitas Lampung.

W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, Kumpulan hanjar siswa: Penjagaan Pengawalan Patroli, Bab Patroli.

Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, http:/ /www.HukumOnline.com/ hg/narasi/ 2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html. diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, Jakarta: PTIK, 1972.

Bisri Ilham, Sisten Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.

Banurusman, Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995.

Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.

Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi. Jakarta. 2001.

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1-6 Tahun X/10.

Soebroto Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum. Sespimpol. Bandung.1989.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Kelima. Rajawali. Jakarta. 2004

W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka. Jakarta. 1985.
Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol. 2, No. 1, April 2013

Darmono, dkk. 2010. Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia. Jakarta : Dewan Ketahanan Nasional.

Djamin, Awaloedin. 2007. Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini dan Esok. Jakarta : PTIK Press.

---------- Mabes Polri. 2005. Kajian Konstitusional tentang Peranan Polri dalam Pengelolaan Keamanan Negara.

Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Undang-Undang Dan Peraturan:
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813).

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Keep/580/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Polri.

Surat Perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Sprin/481/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang penunjukan Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Polri
How to Cite
Andreas Andrie Djatmiko. (1). THE COMMUNITY PERCEPTION ON THE PERFORMANCE OF THE REGIONAL POLICE PERFORMANCE IN IMPLEMENTING PRE-EMTIVE FUNCTION, PREVENTIVE, REPRESIVE TO RELEASE THE POLICE IMAGES OF CORRUPTION, COLLUSION, AND NEPOTISM. INTERNATIONAL SEMINAR, 1, 11-28. Retrieved from http://conference.unita.ac.id/index.php/conference/article/view/6